Langkah Strategis Pemkab Banyumas Hadirkan Transportasi Publik Terintegrasi, Aman, dan Nyaman

Momentum Penting Penguatan Transportasi Publik Daerah

Kepala Desa Kedunguter menghadiri kegiatan Launching BTS (Buy The Service) Trans Banyumas Koridor 4 rute Purwokerto–Banyumas yang diselenggarakan pada Senin, 29 Desember 2025, bertempat di Halaman Bale Adipati Mrapat, Kecamatan Banyumas. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk terus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik yang modern, terintegrasi, serta berorientasi pada kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Acara launching tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Banyumas, Bapak Sadewo, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, camat, kepala desa se-Kabupaten Banyumas, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang transportasi.

BTS Trans Banyumas Koridor 4 Resmi Beroperasi

Dalam kegiatan launching ini, BTS Trans Banyumas Koridor 4 (Purwokerto–Banyumas) resmi diperkenalkan kepada masyarakat sebagai tambahan layanan angkutan umum massal di wilayah Kabupaten Banyumas. Koridor ini diharapkan mampu menjadi solusi transportasi yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan, sekaligus menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat.

Skema Buy The Service (BTS) memungkinkan pemerintah daerah menyediakan layanan angkutan umum dengan standar pelayanan yang terukur, baik dari sisi armada, jadwal, keselamatan, maupun kenyamanan penumpang.

Komitmen Pemerintah Daerah Wujudkan Layanan Transportasi Terintegrasi

Dalam sambutannya, Bupati Banyumas menyampaikan bahwa penambahan koridor layanan BTS Trans Banyumas merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang terintegrasi, aman, dan nyaman. Transportasi publik yang baik diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, menekan kemacetan, serta mendukung pengurangan emisi lingkungan.

Selain itu, kehadiran BTS Trans Banyumas juga diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap pusat pelayanan, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi di wilayah Banyumas.

Dukungan Pemerintah Desa terhadap Transportasi Publik

Kehadiran Kepala Desa Kedunguter dalam kegiatan launching ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Desa terhadap program strategis pemerintah daerah. Dengan adanya Koridor 4 yang melayani rute Purwokerto–Banyumas, masyarakat Desa Kedunguter dan wilayah sekitarnya diharapkan dapat merasakan manfaat langsung berupa kemudahan akses transportasi yang lebih terjangkau, aman, dan terjadwal.

Pemerintah Desa Kedunguter siap bersinergi dalam mendukung sosialisasi penggunaan transportasi publik kepada masyarakat, agar layanan ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

Skema Buy The Service sebagai Inovasi Layanan Angkutan Umum

Penerapan skema Buy The Service (BTS) menjadi inovasi dalam penyediaan layanan angkutan umum massal. Melalui skema ini, pemerintah membeli layanan transportasi dari operator dengan standar pelayanan tertentu, sehingga masyarakat dapat menikmati angkutan umum yang lebih profesional, tertib, dan berkualitas.

Skema ini juga mendorong peningkatan akuntabilitas dan keberlanjutan layanan transportasi publik, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Harapan untuk Mobilitas Masyarakat yang Lebih Baik

Dengan diluncurkannya BTS Trans Banyumas Koridor 4, diharapkan mobilitas masyarakat Kabupaten Banyumas semakin lancar dan merata. Layanan ini menjadi langkah nyata dalam menghadirkan transportasi publik yang inklusif, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berupaya mengembangkan dan menambah koridor layanan angkutan umum massal agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan lapisan masyarakat.

Penutup

Launching BTS Trans Banyumas Koridor 4 (Purwokerto–Banyumas) pada 29 Desember 2025 menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menghadirkan transportasi publik yang modern dan berkelanjutan. Kehadiran Kepala Desa Kedunguter dalam kegiatan ini menegaskan sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.