Banyumas, 10 Juni 2025 — Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang bersih, akuntabel, dan transparan, Pemerintah Desa Kedunguter turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas, pada Selasa, 10 Juni 2025, bertempat di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.

Kegiatan ini merupakan bagian penting dari rangkaian pembinaan dan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat terhadap seluruh pemerintah desa dan perangkat daerah di wilayah Kabupaten Banyumas. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman perangkat desa mengenai peran strategis TLHP APIP sebagai alat kontrol dan instrumen pembinaan, serta meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menindaklanjuti setiap temuan pemeriksaan secara tepat waktu dan bertanggung jawab.

Pentingnya TLHP dan Peran APIP dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan unit strategis dalam sistem pemerintahan, yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan, termasuk pemerintahan desa. Salah satu produk penting dari proses pengawasan tersebut adalah TLHP atau Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, yang berisi rekomendasi perbaikan atas temuan audit atau pemeriksaan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Inspektorat Daerah memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prosedur, kewajiban, serta langkah-langkah konkret yang harus diambil pemerintah desa dalam menyikapi setiap temuan. Dengan demikian, tujuan akhir berupa terciptanya Good Governance—pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan berintegritas—dapat terwujud secara berkelanjutan.

Keterlibatan Aktif Pemerintah Desa Kedunguter

Dalam kegiatan ini, Pemerintah Desa Kedunguter diwakili oleh perangkat desa yang memiliki peran dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan desa. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen tinggi Pemerintah Desa Kedunguter dalam mengikuti perkembangan regulasi serta memperkuat akuntabilitas dan kualitas tata kelola keuangan desa.

Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pembekalan langsung dari narasumber berpengalaman di bidang pengawasan dan pemeriksaan internal, termasuk pemaparan materi mengenai mekanisme pelaporan tindak lanjut, penggunaan aplikasi pelaporan, serta studi kasus penyelesaian temuan pemeriksaan sebelumnya. Diskusi interaktif juga menjadi bagian penting dalam sesi sosialisasi ini, membuka ruang dialog antara desa dan Inspektorat secara terbuka dan konstruktif.

Kepala Desa Kedunguter Dukung Penuh Transparansi dan Akuntabilitas

Kepala Desa Kedunguter menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam mendukung komitmen pemerintah desa untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan pengelolaan dana desa secara profesional dan akuntabel.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena memberikan arah dan kepastian bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan prinsip transparansi. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan dari Inspektorat, kami merasa lebih percaya diri dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan desa secara amanah,” ujar beliau.

Menjadi Desa yang Adaptif dan Patuh Regulasi

Pemerintah Desa Kedunguter menegaskan bahwa keberhasilan desa dalam membangun tidak hanya diukur dari banyaknya program fisik yang terlaksana, tetapi juga dari bagaimana desa mampu menunjukkan tata kelola yang baik dan taat hukum. Sosialisasi seperti ini menjadi ruang pembelajaran sekaligus refleksi bagi pemerintah desa untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan kegiatan desa agar sesuai dengan harapan masyarakat dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Penutup

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan dan Penyelesaian TLHP APIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas menjadi momentum penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Pemerintah Desa Kedunguter dengan sepenuh hati mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola desa yang lebih baik dan selaras dengan prinsip-prinsip Good Governance.

Dengan kolaborasi antara Inspektorat dan pemerintah desa, diharapkan setiap permasalahan administratif dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan, sehingga pembangunan desa dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.