Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia resmi meluncurkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Provinsi Jawa Tengah. Peresmian ini dilaksanakan secara nasional melalui Zoom Meeting pada 19 November 2025, dan turut diikuti oleh Pemerintah Desa Kedunguter bersama Paralegal Posbakum Desa Kedunguter di Aula Balai Desa Kedunguter.

Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat layanan perlindungan hukum bagi masyarakat desa, sekaligus meningkatkan kapasitas desa dalam mendampingi warganya menghadapi masalah hukum.

📌 Peresmian Posbakum oleh Menteri Hukum RI

Acara secara resmi dibuka oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, yang menyampaikan arah kebijakan nasional terkait pemerataan layanan bantuan hukum. Dalam sambutannya, Menteri menegaskan beberapa poin penting:

• Pemerintah berkomitmen menghadirkan layanan bantuan hukum berkualitas hingga ke tingkat desa.

• Posbakum menjadi wadah pelayanan bagi masyarakat tidak mampu agar mendapatkan perlindungan hukum secara gratis.

• Penguatan peran paralegal desa merupakan salah satu strategi untuk memperluas jangkauan layanan hukum.

• Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi prioritas dalam program nasional bantuan hukum karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pendampingan hukum.

Peresmian ini disambut antusias oleh seluruh peserta dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah yang hadir secara daring.

📌 Pemerintah Desa Kedunguter Ambil Bagian dalam Agenda Penting Ini

Kepala Desa Kedunguter bersama Paralegal Posbakum Desa hadir mengikuti Zoom Meeting secara khidmat di Aula Balai Desa Kedunguter. Kehadiran ini menjadi bentuk nyata komitmen desa dalam:

• Mendukung kebijakan nasional mengenai perluasan akses keadilan

• Mengoptimalkan keberadaan Posbakum desa

• Meningkatkan pelayanan hukum untuk masyarakat miskin, rentan, maupun yang mengalami permasalahan sosial

• Menjalin jejaring dengan lembaga hukum tingkat provinsi dan pusat

Forum ini juga memberikan kesempatan bagi desa untuk memahami lebih jauh struktur layanan Posbakum dan alur pendampingan hukum yang akan diterapkan di Jawa Tengah.

📌 Paralegal Desa Kedunguter Mendapat Wawasan Baru

Paralegal yang bertugas di Desa Kedunguter mengikuti kegiatan ini dengan saksama. Melalui zoom meeting tersebut, mereka mendapatkan pemahaman mendalam mengenai:

• Mekanisme layanan Posbakum tingkat provinsi dan integrasinya dengan Posbakum desa

• Standar operasional prosedur (SOP) pendampingan hukum

• Materi penyuluhan hukum yang wajib disampaikan ke masyarakat

• Tata cara pengajuan bantuan hukum melalui Posbakum

• Kerja sama antara pemerintah desa, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah provinsi

Diharapkan dengan meningkatnya kapasitas paralegal desa, layanan bantuan hukum di Kedunguter dapat semakin cepat, profesional, dan tepat sasaran.

📌 Manfaat Posbakum bagi Masyarakat Desa Kedunguter

Dengan adanya Posbakum yang terhubung langsung dengan sistem provinsi dan pusat, masyarakat Desa Kedunguter kini memiliki akses lebih luas untuk mendapatkan bantuan hukum, seperti:

• Konsultasi hukum gratis

• Pendampingan administratif terkait masalah hukum

• Bantuan penyelesaian sengketa perdata, pidana ringan, maupun urusan keluarga

• Edukasi dan penyuluhan hukum secara berkala

• Jembatan komunikasi antara warga dengan lembaga bantuan hukum profesional

Posbakum menjadi harapan baru bagi masyarakat desa yang selama ini kesulitan mendapatkan akses bantuan hukum karena keterbatasan biaya maupun informasi.

📌 Kegiatan Zoom Meeting Berjalan Lancar dan Interaktif

Zoom Meeting berlangsung dengan tertib dan interaktif. Peserta dari berbagai daerah, termasuk Kedunguter, diberi kesempatan untuk mengikuti paparan, sesi tanya jawab, hingga simulasi alur layanan Posbakum.

Dengan fasilitas yang memadai di aula desa, Kepala Desa Kedunguter bersama paralegal mengikuti seluruh rangkaian hingga selesai tanpa kendala teknis.

📌 Komitmen Desa Kedunguter: Menguatkan Pelayanan Hukum Berbasis Desa

Pemerintah Desa Kedunguter menyampaikan bahwa partisipasi dalam peresmian Posbakum ini merupakan langkah awal untuk memperkuat layanan hukum desa. Ke depan, desa berkomitmen untuk:

• Mengoptimalkan Posbakum desa sebagai layanan publik unggulan

• Melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat

• Menjalin koordinasi aktif dengan lembaga bantuan hukum provinsi

• Mendorong masyarakat lebih sadar dan memahami hak-hak hukumnya

Dengan adanya Posbakum yang terintegrasi, diharapkan masyarakat Kedunguter dapat lebih terlindungi dan mendapatkan pendampingan hukum yang layak.