Kedunguter, 3 Agustus 2025 — Pemerintah Desa Kedunguter menggelar Rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di Balai Desa Kedunguter, pada hari Minggu, tanggal 3 Agustus 2025. Rapat ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang adaptif, transparan, dan partisipatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika regulasi terbaru.

Hadirin dan Tujuan Rapat

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Desa Kedunguter beserta seluruh perangkat desa, serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan para anggotanya. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membahas dan menyepakati rancangan perubahan APBDes sebelum nantinya dipaparkan di hadapan pihak kecamatan sebagai bagian dari prosedur pengesahan dan evaluasi lanjutan.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Kedunguter menegaskan bahwa perubahan APBDes merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan kebijakan, dinamika kebutuhan, serta arahan regulasi baru dari pemerintah pusat, khususnya terkait penggunaan Dana Desa (DD) yang memiliki implikasi strategis terhadap pembangunan dan kesejahteraan warga desa.

Fokus Pembahasan: Ketahanan Pangan dan Penyertaan Modal BUMDes

Salah satu poin utama yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah alokasi minimal 20% dari Dana Desa untuk ketahanan pangan dan penyertaan modal BUMDes. Kebijakan ini merupakan mandat nasional yang harus diimplementasikan secara optimal oleh setiap pemerintah desa.

Dalam forum tersebut, dibahas bahwa perlu dirancang langkah-langkah strategis agar program ketahanan pangan berjalan efektif dan tepat sasaran. Dana desa yang dialokasikan wajib disalurkan ke BUMDes untuk dijalankan sebagai program nyata, dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Hal ini menjadi sangat krusial karena kinerja pelaksanaan program oleh BUMDes akan menjadi salah satu faktor penentu transfer Dana Desa di tahun-tahun mendatang.

Pemerintah desa juga menekankan pentingnya BUMDes sebagai badan usaha desa untuk mampu menghasilkan keuntungan (profit) dari program yang dijalankan. Namun, jika dalam pelaksanaan mengalami kerugian, maka harus didukung oleh data yang valid, sesuai fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, terutama jika terjadi kelalaian dalam pengelolaan dana.

Pembahasan Tambahan: Infrastruktur dan Aset Desa

Selain fokus pada pembahasan anggaran pokok, rapat ini juga membahas beberapa persoalan lain yang menyangkut transparansi dan pemanfaatan infrastruktur desa:

1. Pembangunan Jalan Benteng Lemah

Masyarakat sempat mempertanyakan pembangunan jalan di wilayah Benteng Lemah yang tidak dilengkapi dengan papan informasi proyek. Dalam forum tersebut dijelaskan bahwa Jalan Benteng Lemah merupakan jalan milik kabupaten, sehingga pembangunan dan pengelolaannya bukan merupakan wewenang pemerintah desa. Meski demikian, pemerintah desa akan menyampaikan masukan kepada dinas terkait agar ke depan, setiap kegiatan pembangunan tetap mencantumkan papan informasi sebagai bentuk transparansi publik dan untuk menghindari kesalahpahaman dari warga.

2. Penataan Food Court Lapangan Desa Kedunguter

Topik lain yang mencuat adalah kelanjutan pembangunan dan penataan area food court di sekitar lapangan desa. Masyarakat berharap agar kawasan ini dapat segera difungsikan secara optimal, mengingat potensi ekonomi yang bisa dikembangkan dari tempat tersebut. Pemerintah desa menanggapi positif masukan ini dan menyampaikan rencana untuk melanjutkan pembangunan secara bertahap, dengan harapan agar kemanfaatannya bisa segera dirasakan oleh masyarakat, khususnya sebagai wadah pengembangan UMKM lokal dan pusat kegiatan ekonomi desa.

Penutup: Komitmen Menuju Tata Kelola Desa yang Responsif dan Terbuka

Rapat pembahasan APBDes Perubahan ini menjadi bentuk nyata komitmen Pemerintah Desa Kedunguter dalam mengelola keuangan desa secara transparan, partisipatif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Kepala Desa dan seluruh jajaran perangkat desa bersama BPD terus mendorong agar setiap kebijakan anggaran disusun dengan matang, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Ke depan, Pemerintah Desa Kedunguter berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa melalui sinergi bersama masyarakat, BPD, serta lembaga dan stakeholder terkait lainnya.